Wagub Kalbar Krisantus Minta Pemegang HGU Ikut Atasi Karhutla, Ancaman Pencabutan Izin Menanti
MEMPAWAH — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyoroti tantangan berat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, terutama kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut.
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri penyambutan kapal militer Pasukan Bela Diri Jepang, JS Kunisaki (LST-4003), di Dermaga Pelabuhan Internasional Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kamis (10/9/2026).
Kapal tersebut membawa sekitar 180 personel Jepang, tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook, sekitar 20 unit kendaraan jenis jeep dan truk, serta tiga unit alat berat untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Krisantus mengatakan karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat membuat proses pemadaman tidak mudah dilakukan.
Menurutnya, api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga membutuhkan penanganan khusus dan dukungan peralatan yang memadai.
“Di sini kondisi lahannya berbeda dengan Jepang. Tidak mudah dipadamkan karena lahan gambut, api berjalan dari bawah dan sulit untuk dipadamkan,” kata Krisantus.
Selain kondisi gambut, persoalan ketersediaan air juga menjadi tantangan dalam operasi pemadaman.
Krisantus menjelaskan, surutnya sejumlah sungai membuat air laut masuk ke aliran sungai. Kondisi tersebut menyebabkan air menjadi asin dan semakin menyulitkan proses pemadaman karhutla.
“Air untuk memadamkan api kita sangat kekurangan, sehingga mempersulit kita dalam memadamkan api. Selain itu, air juga sudah dalam kondisi asin karena air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan BNPB, TNI dan Polri untuk menentukan lokasi operasi pemadaman berdasarkan titik api yang masih terdeteksi.
Krisantus juga mengungkapkan penanganan karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 76 persen dari total lahan yang terbakar. Namun, masih terdapat sekitar 24 persen yang harus segera ditangani.
“Kita masih punya pekerjaan. Masih ada 24 persen yang harus kita padamkan bersama-sama,” katanya.
Menurut Krisantus, pemerintah pusat juga telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla di Kalimantan Barat. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Di sisi lain, ia meminta para pelaku usaha, khususnya pemegang Hak Guna Usaha (HGU), ikut membantu pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla.
Krisantus menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi terhadap pemegang HGU yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap persoalan karhutla.
“Bagi pemilik HGU yang tidak peduli, sanksinya sudah jelas. Kita akan cabut izinnya,” tegasnya.
Kedatangan JS Kunisaki dan tiga helikopter CH-47 Chinook di Pelabuhan Kijing diharapkan memberikan tambahan kekuatan dalam operasi pemadaman karhutla, khususnya untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
Krisantus berharap dukungan tersebut dapat mempercepat proses pemadaman dan menekan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat.
“Kita berharap dengan bantuan ini penanganan karhutla bisa semakin maksimal dan titik-titik api yang masih ada dapat segera dipadamkan,” pungkasnya. (rf)
