KPPAD Kalbar Perkuat Pencegahan Radikalisme di Sekolah Lewat Dialog Interaktif

PONTIANAK, – Upaya mencegah penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme di lingkungan pendidikan terus diperkuat di Kalimantan Barat.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui dialog interaktif yang digelar Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat dengan melibatkan berbagai unsur pendidikan dan pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Kubu Raya pada Senin, 27 April 2026 tersebut mengangkat tema penguatan peran guru dan pelajar sebagai garda terdepan dalam menangkal masuknya paham radikalisme di sekolah.

Dialog itu diikuti kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), serta perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dari sejumlah sekolah. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan unsur dari dinas perlindungan anak, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), forum pengendalian terorisme, hingga Densus 88.

Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus yang melibatkan pelajar dan sempat menjadi perhatian publik. Menurutnya, ancaman penyebaran paham ekstremisme kini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi mulai masuk ke lingkungan pendidikan melalui platform digital.

“Kami melihat terutama kejadian pada Februari lalu yang cukup mengejutkan. Ada dugaan seorang pelajar sudah teridentifikasi masuk ke grup digital tertentu yang berkaitan dengan paham radikalisme,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan baru dalam upaya pencegahan radikalisme. Kemudahan akses internet membuat penyebaran ideologi ekstrem dapat berlangsung lebih cepat dan sulit terdeteksi apabila tidak ada pengawasan bersama dari lingkungan sekolah maupun keluarga.

Menurut Tumbur, kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak agar memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar. Ia menegaskan bahwa sekolah perlu memahami ciri-ciri dan indikasi awal penyebaran paham radikalisme sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini.

“Kegiatan ini penting untuk mempersiapkan sekolah mengenali dan mengidentifikasi seperti apa paham ekstremisme dan radikalisme, sehingga bisa mendeteksi jika ada siswa yang mulai terpapar,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan utama dalam penanganan persoalan tersebut adalah belum optimalnya sinergi antarlembaga. Karena itu, dialog lintas sektor dinilai penting untuk membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam pencegahan.

“Kami melihat sinergi dan kolaborasi antarinstansi masih perlu diperkuat. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama, mulai dari sekolah, dinas terkait, guru, hingga aparat yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Menurut Tumbur, penanganan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja mengingat persoalan tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam dialog tersebut, sekolah disebut memiliki posisi strategis sebagai lingkungan utama pembentukan karakter pelajar. Selain memberikan pendidikan akademik, sekolah juga berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi, kebangsaan, dan sikap saling menghormati.

Ketua Pengurus Daerah ABKIN Kalbar, Tri Mega Ralasari, menekankan bahwa pencegahan radikalisme bukan hanya tanggung jawab guru BK semata, tetapi seluruh elemen sekolah.

“Sekarang sudah ada sinergi dengan konsep tujuh jurus BK hebat dari kementerian. Jadi bukan hanya guru BK yang bertanggung jawab, tetapi seluruh segmen di sekolah, mulai dari kepala sekolah, masyarakat, hingga mitra terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan pendekatan kolaboratif dinilai lebih efektif dalam menghadapi ancaman penyebaran paham ekstremisme di lingkungan pendidikan. Dengan keterlibatan seluruh unsur sekolah, proses deteksi dini dapat dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh.

Konsep “tujuh jurus BK hebat” yang dikembangkan kementerian, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada penanganan masalah siswa, tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

“Kalau sebelumnya beban deteksi dini banyak berada di guru BK, sekarang semua stakeholder di sekolah dapat berkolaborasi untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan ekstremisme,” katanya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi sekolah sebagai benteng utama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh negatif, termasuk ideologi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.

Selain sekolah, dialog juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama di ruang digital. Akses internet yang luas membuat pelajar rentan terpapar konten yang mengandung unsur intoleransi maupun ekstremisme.

Pengawasan penggunaan media sosial dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dinilai menjadi langkah penting dalam mendeteksi perubahan perilaku yang dapat menjadi indikasi awal paparan radikalisme.

Para peserta dialog juga sepakat bahwa peningkatan literasi digital perlu menjadi perhatian bersama. Pelajar, guru, dan orang tua harus dibekali kemampuan untuk mengenali konten negatif serta memahami risiko penyebaran ideologi ekstrem di dunia maya.

Melalui kegiatan tersebut, KPPAD Kalbar berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan radikalisme yang efektif di lingkungan pendidikan.

Dialog ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ancaman radikalisme dapat menyasar siapa saja, termasuk pelajar usia sekolah. Oleh sebab itu, langkah pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan karakter, penguatan nilai kebangsaan, dan pengawasan bersama.

Kegiatan tersebut juga menegaskan bahwa menjaga generasi muda dari pengaruh paham ekstremisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, sekolah diharapkan mampu menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang pelajar sekaligus memperkuat ketahanan generasi muda terhadap pengaruh radikalisme di era digital.