Wali Kota Pontianak Soroti Tantangan Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Transfer Pusat

PONTIANAK,- Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kota di Pulau Kalimantan untuk membahas tantangan fiskal daerah sekaligus mencari solusi bersama dalam memperkuat pembangunan daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Novotel Pontianak pada Sabtu (23/5/2026) pagi tersebut dihadiri para kepala daerah, sekretaris daerah, perangkat daerah, hingga perwakilan APEKSI dari berbagai kota di Kalimantan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tema yang diangkat dalam Raker Komwil V APEKSI tahun ini, yakni “Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh”, sangat relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini.

Menurutnya, hampir seluruh kota di Kalimantan menghadapi tantangan serupa, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya tingkat kemandirian fiskal, hingga dampak penyesuaian transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujar Edi saat membuka rapat kerja tersebut.

Edi yang juga menjabat Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menilai ketahanan fiskal daerah saat ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai kemampuan menyusun dan mengelola anggaran.

Lebih dari itu, pemerintah daerah harus mampu membangun ketangguhan fiskal agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.

Menurut Edi, tantangan fiskal menjadi isu strategis yang perlu disikapi secara bersama oleh seluruh pemerintah kota di Indonesia, khususnya di Kalimantan yang memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan pembangunan berbeda-beda.

Ia menjelaskan, penguatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara optimal, transparan, dan berbasis inovasi.

Dalam forum tersebut, Edi turut memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem digitalisasi pendapatan daerah terintegrasi yang dikenal dengan e-PONTI.

Menurutnya, sistem digital tersebut berhasil meningkatkan transaksi perpajakan daerah secara signifikan setiap tahunnya.

“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.

Selain melalui e-PONTI, Pemerintah Kota Pontianak juga menerapkan sistem Online Tax Monitoring (OTM) guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Melalui inovasi tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Pontianak disebut meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.

Edi menilai digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi tata kelola keuangan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan alternatif melalui sistem QROP Spasial.

Sistem tersebut merupakan sinkronisasi data lintas sektor berbasis spasial yang bertujuan memetakan potensi pendapatan daerah secara lebih tepat dan terukur.

Di bidang pengelolaan aset daerah, Pemkot Pontianak juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan dan pengamanan aset daerah secara lebih efektif dan terintegrasi.

Pemerintah Kota Pontianak juga menggandeng Kejaksaan Negeri dalam upaya memastikan kepastian hukum dan pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Menurut Edi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi fiskal daerah agar pembangunan kota dapat berjalan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya forum APEKSI sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran antarkota.

Melalui forum tersebut, pemerintah kota dapat berbagi pengalaman, praktik terbaik, hingga membangun kerja sama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam menilai Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi salah satu komisariat wilayah paling aktif dalam menyampaikan berbagai masukan terkait persoalan pembangunan daerah.

Menurut Alwis, berbagai rekomendasi dan masukan dari Komwil V selama ini telah diteruskan ke sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Masukan tersebut bahkan telah disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai hingga saat proses pembangunan berjalan.

“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi dari Komwil V telah disampaikan kepada berbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, kementerian koordinator, hingga kepada Presiden dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, keberadaan komisariat wilayah sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memetakan persoalan daerah secara lebih rinci dan regional.

Dengan adanya forum tersebut, kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” katanya.

Alwis mengatakan setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik berbeda, mulai dari kesenjangan pembangunan, kondisi geografis, hingga kapasitas fiskal yang tidak sama.

Karena itu, forum seperti Raker Komwil V APEKSI menjadi penting agar aspirasi pemerintah kota dapat dihimpun secara menyeluruh sebelum dibawa ke tingkat nasional.

Ia menyebut, dari enam komisariat wilayah APEKSI di Indonesia, rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional dapat mencapai puluhan poin.

“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.

Selain menjadi forum formal pembahasan kebijakan, Alwis menilai Raker Komwil V APEKSI juga menjadi ruang pembelajaran horizontal antardaerah.

Melalui forum tersebut, antar pemerintah kota dapat saling bertukar pengalaman, inovasi, dan strategi pembangunan daerah.

Pertukaran pengalaman tersebut tidak hanya terjadi di ruang rapat formal, tetapi juga melalui diskusi informal antarkepala daerah, sekretaris daerah, hingga perangkat organisasi daerah.

“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya.

Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pertumbuhan pembangunan kota secara berkelanjutan di kawasan Kalimantan.

Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antarpemerintah kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern, termasuk penguatan ekonomi daerah, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.