Wali Kota Pontianak Tegaskan PKK Mitra Strategis Pemerintah dalam Percepatan Kesejahteraan Keluarga
PONTIANAK, – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga di Kota Pontianak.
Menurutnya, keberadaan PKK menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga dan lingkungan terkecil.
Hal tersebut disampaikan Edi dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Program Kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Edi menilai PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, tetapi telah menjadi mitra utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan sosial kemasyarakatan.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah kota. Kerja nyata, kerja ikhlas, dan kerja rasa, itulah PKK. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini merupakan tugas yang sangat mulia,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Dibutuhkan kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk PKK yang memiliki jaringan hingga tingkat dasawisma dan posyandu.
Ia menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka cakupannya sangat luas. Kita harus melihat masyarakat sehat atau tidak, cerdas atau tidak, dan bahagia atau tidak. Kalau sehat dan cerdas tetapi tidak bahagia, itu juga menjadi persoalan,” katanya.
Edi mengatakan berbagai indikator pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, perluasan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing masyarakat membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.
Karena itu, ia meminta agar program kerja TP PKK Kota Pontianak dapat diselaraskan dengan program perangkat daerah sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua tugas dan fungsi OPD muaranya adalah memajukan kota dan menyejahterakan masyarakat. Karena itu, PKK harus diajak bersama-sama mencapai target yang menjadi visi dan misi dalam RPJMD,” jelasnya.
Menurut Edi, sinergi antara pemerintah daerah dan PKK menjadi sangat penting agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kolaborasi yang kuat, manfaat program diharapkan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menyinggung keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pontianak yang dinilai belum ideal dibandingkan jumlah penduduk. Dalam kondisi tersebut, peran PKK menjadi semakin penting karena mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan bergerak secara fleksibel di lingkungan warga.
“Peran PKK sangat besar karena mereka hadir langsung di tengah masyarakat dan bisa menjangkau sampai tingkat keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengatakan tantangan pembangunan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan langkah bersama yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, TP PKK memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung visi pembangunan Kota Pontianak agar menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Ia menjelaskan bahwa program kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat berbagai pilar pembangunan keluarga, mulai dari kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, edukasi sanitasi, perencanaan keluarga sehat, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu.
“Pada pilar kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, kami akan terus hadir melalui edukasi lingkungan, pemantauan tumbuh kembang anak secara terpadu, serta edukasi sanitasi lingkungan yang layak di setiap keluarga,” katanya.
Yanieta menilai keberhasilan pembangunan keluarga memerlukan keterlibatan aktif seluruh kader PKK mulai dari tingkat dasawisma hingga kecamatan. Karena itu, penguatan kapasitas kader menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program kerja organisasi.
Selain fokus pada program kesehatan dan lingkungan, TP PKK Kota Pontianak juga menaruh perhatian terhadap penguatan literasi digital bagi kader dan masyarakat.
Menurut Yanieta, perkembangan teknologi informasi menuntut kader PKK untuk lebih adaptif dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi positif kepada masyarakat.
“Perkembangan zaman menuntut kader PKK untuk semakin adaptif dalam menyebarkan informasi yang edukatif, positif, dan bermanfaat bagi keluarga,” ujarnya.
Ia berharap seluruh program TP PKK di setiap tingkatan dapat berjalan selaras dengan program Pemerintah Kota Pontianak sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, banyak program PKK yang memiliki keterkaitan langsung dengan program perangkat daerah, seperti bidang kesehatan, pendidikan keluarga, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan anak.
Karena itu, dukungan OPD dinilai sangat penting agar pelaksanaan program dapat berjalan maksimal dan lebih efektif di lapangan.
“Banyak program PKK yang sebenarnya dapat disinergikan dengan program perangkat daerah. Dengan dukungan OPD, pelaksanaan program akan semakin kuat dan masyarakat juga tidak bingung,” jelasnya.
Yanieta optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan seluruh elemen masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kota Pontianak.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan.
“Saya percaya ketika pemerintah, Tim Penggerak PKK, dan seluruh elemen masyarakat berjalan beriringan, maka tidak ada tantangan yang tidak bisa kita hadapi bersama,” pungkasnya.
Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan sosialisasi program kerja TP PKK Kota Pontianak Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program antara PKK dan pemerintah daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak berharap berbagai program pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
