IJW Desak Evaluasi Kepala SMKN 1 Mempawah Hilir Usai Demo 700 Siswa, Dua Oknum Guru Diminta Dinonaktifkan
MEMPAWAH – Gelombang aksi yang dilakukan sekitar 700 siswa SMKN 1 Mempawah Hilir pada Rabu (5/8/2026) terus menuai perhatian. Demonstrasi yang dipicu beredarnya video viral yang diduga melibatkan dua oknum guru itu kini mendapat sorotan dari Indonesia Justice Watch (IJW). Kamis (06/08/2026).
Direktur IJW, Sudianto Nursasi, menilai aksi ratusan siswa tersebut merupakan peristiwa yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, ketika peserta didik memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah.
“Ketika ratusan siswa merasa perlu turun menyampaikan aspirasi, itu menandakan ada persoalan yang tidak bisa lagi diselesaikan secara internal. Ini harus menjadi alarm bagi dunia pendidikan, bukan sekadar dianggap sebagai gejolak sesaat,” kata Sudianto.
Ia menilai, demonstrasi tersebut diduga merupakan akumulasi keresahan para siswa terhadap kondisi di lingkungan sekolah, terutama menyangkut integritas dan keteladanan tenaga pendidik.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga iklim pendidikan agar tetap aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.
“Kepala sekolah bukan hanya bertugas mengurus administrasi. Ia bertanggung jawab menjaga marwah lembaga pendidikan, memastikan guru menjadi teladan, serta menciptakan rasa aman secara moral maupun psikologis bagi para siswa,” tegasnya.
Sudianto menilai, apabila muncul dugaan pelanggaran etika yang berujung pada aksi besar-besaran dari siswa, maka mekanisme pengawasan internal patut dievaluasi.
Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat dari pihak sekolah terhadap setiap persoalan yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
“Jangan sampai persoalan dibiarkan berlarut hingga akhirnya meledak menjadi aksi demonstrasi. Penanganan yang lambat justru memperbesar hilangnya kepercayaan siswa terhadap institusi sekolah,” ujarnya.
IJW pun mendesak Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala SMKN 1 Mempawah Hilir.
Selain evaluasi terhadap manajemen sekolah, IJW meminta dua oknum guru yang diduga terkait dalam video viral tersebut diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik sebagai pendidik, maka harus diberikan tindakan tegas. Dunia pendidikan membutuhkan figur yang mampu menjadi contoh, bukan justru menimbulkan polemik yang merusak kepercayaan masyarakat,” katanya.
Sudianto juga mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan terhadap tenaga pendidik melalui pembinaan berkala, evaluasi etika profesi, hingga penyediaan saluran pengaduan yang aman bagi siswa maupun orang tua.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan.
Sebelumnya, sekitar 700 siswa SMKN 1 Mempawah Hilir menggelar aksi penyampaian aspirasi di lingkungan sekolah pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 09.20 WIB.
Dalam aksi tersebut, para siswa menuntut agar dua guru yang disebut dalam video viral tidak lagi mengajar di sekolah tersebut.
Aksi berlangsung tertib dengan pendampingan Ketua Komite Sekolah, Aidimansyah. Setelah penyampaian aspirasi, pihak sekolah memfasilitasi dialog di aula yang dihadiri kepala sekolah, komite sekolah, serta perwakilan siswa.
Pada kesempatan itu, para siswa menyerahkan surat pernyataan berisi sejumlah tuntutan, di antaranya meminta kedua guru tidak lagi mengajar di SMKN 1 Mempawah Hilir serta mendesak pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat guna menyiapkan tenaga pendidik pengganti.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan evaluasi terhadap kepala sekolah maupun tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan para siswa. (rf)
