Ratusan Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi di Bundaran Untan, Desak Transparansi Program MBG dan Soroti Berbagai Persoalan Daerah

PONTIANAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai masih perlu mendapat perhatian, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pengelolaan anggaran, hingga persoalan ekonomi dan pembangunan daerah.

Sejak sore hari, massa aksi mulai memadati kawasan Bundaran Digulis. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi dan masyarakat yang melintas. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik serta tuntutan kepada pemerintah agar lebih terbuka dalam menjalankan program-program yang menggunakan anggaran negara.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, mengatakan mahasiswa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Barat membuka data mengenai pihak-pihak yang memiliki maupun mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi pelaksana program MBG di daerah.

Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengelolaan program yang bersumber dari anggaran negara.

“Kami meminta BGN Kalbar membuka data kepemilikan SPPG kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang mengelola program ini sehingga pelaksanaannya bisa diawasi secara bersama-sama,” kata Fahri di sela aksi.

Ia menegaskan, tuntutan tersebut bukan ditujukan untuk menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Selain meminta keterbukaan data, mahasiswa juga mendesak BGN Kalbar melakukan evaluasi terhadap seluruh pengelola SPPG apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan maupun keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Apabila memang ada pejabat daerah, anggota legislatif, ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan SPPG, kami meminta hal tersebut dibuka kepada publik. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam orasi yang disampaikan, mahasiswa juga menekankan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan program pemerintah. Mereka menegaskan tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Namun demikian, menurut mereka, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam mencapai sasaran.

Selain menyoroti Program MBG, para mahasiswa turut mengangkat berbagai persoalan lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Mereka menyinggung kondisi harga kebutuhan pokok yang masih membebani masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih bagi Kalimantan Barat.

Dalam salah satu orasi, mahasiswa menyampaikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu.

Mereka berharap pemerintah dapat terus melakukan evaluasi terhadap setiap program yang dijalankan sehingga anggaran negara benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Fahri juga menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah apabila masih ditemukan dugaan ketidakadilan maupun pelanggaran dalam pelaksanaannya.

“Selama masih ada persoalan yang belum diselesaikan dan dugaan pelanggaran yang belum mendapat kejelasan, mahasiswa akan terus menyuarakan aspirasi. Jika diperlukan, kami siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujarnya.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan di sekitar Bundaran Digulis. Petugas juga mengatur arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat adanya kegiatan penyampaian aspirasi tersebut.

Aksi berlangsung secara damai dan tertib hingga selesai. Mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola program publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (rmp)