Pengamat Ekonomi Untan Soroti Ketergantungan Pangan Kalbar dan Tantangan Program MBG
PONTIANAK,- Dengan kondisi pangan di Kalimantan Barat (Kalbar) yang masih ketergantungan dengan pasokan pangan dari luar Daerah, Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura, Meiran Pangabean S.E, M.Si menyoroti kondisi pangan.
Saat ini Kalbar masih memerlukan pasokan pangan dari luar khususnya Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sulawesi.
Menurutnya, kebutuhan pangan di Kalimantan Barat terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang kini mencapai sekitar 5,7 juta jiwa. Sementara ketersediaan sejumlah komoditas pangan utama dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
“Untuk kebutuhan beras saja diperkirakan mencapai sekitar 550 hingga 650 ton, sementara yang tersedia sekitar 450 sampai 460 ton. Jadi memang masih kurang,” kata Meiran pada Senin (25/05/2026).
Ia kemudian menjelaskan, sejumlah daerah di Kalbar juga masih belum mampu menopang kebutuhan pangan secara mandiri.
Kondisi tersebut membuat distribusi dari luar daerah menjadi langkah yang masih harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat.
Meski demikian, situasi tersebut dinilai juga membuka peluang bisnis bagi para pelaku usaha. Namun pemerintah diminta tetap melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi lonjakan harga maupun praktik perdagangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini telah melakukan pengendalian melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta cadangan pangan guna menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Permintaan tinggi sementara stok terbatas tentu bisa membuat harga naik. Karena itu pemerintah harus hadir mengendalikan agar harga tetap terjangkau,” tuturnya.
Ia juga menyoroti maraknya komoditas ilegal yang masuk ke Kalbar seperti bawang dan kentang. Barang ilegal tersebut dinilai memiliki harga lebih murah karena tidak melalui prosedur resmi seperti bea maupun cukai.
Kondisi itu dinilai dapat mengganggu harga pasar serta merugikan pelaku usaha yang menjalankan perdagangan secara legal.
“Kalau ilegal tentu harganya lebih murah karena tidak ada biaya resmi. Ini bisa mengacaukan harga di pasaran,” jelasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai berjalan di berbagai daerah. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan pasokan bahan pangan di daerah.
Ia menilai kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG berpotensi meningkatkan permintaan pasar sehingga stok di daerah perlu dipersiapkan secara matang agar tidak memicu kenaikan harga maupun penurunan kualitas makanan.
“Programnya bagus karena ini investasi sumber daya manusia jangka panjang, tetapi perencanaannya harus matang. Jangan sampai bahan baku kurang lalu kualitas makanan dikurangi,” ujarnya.
Dirinya juga menilai pemerintah perlu memperkuat sektor produksi pangan melalui pengembangan food estate, pencetakan sawah baru, serta peningkatan infrastruktur distribusi agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.
Di sisi lain, keberadaan Pelabuhan Kijing dinilai dapat membantu menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang ke Kalimantan Barat apabila dioptimalkan dengan baik.
“Sebelum ada Pelabuhan Kijing biaya logistik relatif lebih tinggi. Kalau optimal tentu distribusi bisa lebih pendek dan harga menjadi lebih murah,” pungkasnya.
