Konflik hingga Karhutla Jadi Perhatian, Kompol Reynaldi Guzel Perkuat Kesiapsiagaan Polres Mempawah
MEMPAWAH — Polres Mempawah, Polda Kalimantan Barat, meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan situasi kontingensi, mulai dari konflik sosial hingga bencana alam yang dapat terjadi di wilayah hukumnya.
Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Operasi Kontingensi Aman Nusa I dan Aman Nusa II Tahun 2026 di Halaman Mapolres Mempawah, Rabu (9/9/2026).
Apel dipimpin Wakapolres Mempawah Kompol Reynaldi Guzel. Dalam kegiatan itu, personel sekaligus melakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan penanganan bencana hingga sistem pengendalian di lapangan.
Kompol Reynaldi menegaskan, kegiatan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda rutin. Menurutnya, apel menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur benar-benar siap ketika menghadapi kondisi darurat.
“Apel kesiapsiagaan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini merupakan pengecekan nyata terhadap kesiapan personel, sarana prasarana, peralatan operasional, sistem komunikasi, pola pengendalian serta kemampuan kita menghadapi setiap kemungkinan situasi kontingensi,” ujar Reynaldi.
Ia menyebut, perkembangan situasi keamanan saat ini memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Gangguan kamtibmas dapat muncul akibat persoalan sosial, ekonomi, sengketa antarkelompok, hingga informasi provokatif yang beredar di ruang digital.
Selain konflik sosial, Kabupaten Mempawah juga menghadapi sejumlah potensi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, kecelakaan serta berbagai kejadian lain yang membutuhkan respons cepat.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Polri menyiapkan Operasi Kontingensi Aman Nusa I untuk menghadapi konflik sosial dan Aman Nusa II untuk penanganan bencana alam maupun kondisi kontingensi lainnya.
Pencegahan Konflik Harus Diutamakan
Reynaldi meminta personel tidak menunggu konflik berkembang sebelum mengambil langkah. Deteksi dini dan pencegahan, kata dia, harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.
“Dalam menghadapi potensi konflik sosial, saya tekankan agar seluruh jajaran tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah konflik terjadi. Yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mencegah konflik sejak dini,” katanya.
Fungsi intelijen diminta memperkuat pemetaan potensi kerawanan. Di tingkat masyarakat, Bhabinkamtibmas juga diminta aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.
Setiap informasi yang berpotensi menimbulkan gesekan diminta segera dianalisis dan dilaporkan secara berjenjang agar dapat dilakukan langkah preemtif maupun preventif.
Reynaldi juga mengingatkan personel agar mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan.
“Utamakan dialog, komunikasi serta penyelesaian permasalahan secara humanis. Namun apabila situasi berkembang dan diperlukan tindakan kepolisian, lakukan secara profesional, proporsional dan terukur sesuai prosedur serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan polisi dalam menangani konflik tidak semata-mata dilihat dari kemampuan menghentikan keributan yang sudah terjadi.
“Keberhasilan penanganan konflik bukan hanya diukur dari kemampuan kita menghentikan konflik, tetapi terutama dari kemampuan kita mencegah konflik tersebut agar tidak pernah terjadi,” ujarnya.
Peralatan Penanganan Bencana Wajib Siap
Dalam menghadapi bencana, Reynaldi menekankan pentingnya kecepatan sekaligus ketepatan dalam memberikan respons kepada masyarakat.
Ia mengatakan, ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dan seluruh unsur terkait. Karena itu, koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan dan pihak lainnya harus berjalan efektif.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat akan melihat dan menunggu kehadiran negara. Pada saat itulah Polri bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan dan unsur terkait lainnya harus hadir memberikan pertolongan,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh perlengkapan operasional yang telah diperiksa dipastikan berfungsi dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
Pengecekan tersebut mencakup kendaraan dinas, perangkat komunikasi, peralatan pemadaman karhutla, perlengkapan evakuasi, alat pelindung diri, peralatan medis hingga sarana pengamanan dan pengaturan lalu lintas.
“Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kita justru terkendala karena peralatan tidak siap atau personel tidak memahami cara penggunaannya,” kata Reynaldi.
Karhutla Jadi Salah Satu Fokus Kewaspadaan
Ancaman karhutla juga menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan Polres Mempawah. Personel diminta meningkatkan patroli dan pemantauan, khususnya di lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.
Selain patroli, jajaran diminta terus memberikan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, perusahaan dan kelompok masyarakat.
“Apabila ditemukan titik api maupun kejadian kebakaran, segera lakukan penanganan secara terpadu sehingga api tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat,” ujarnya.
Menurut Reynaldi, kesiapan personel juga harus dibangun melalui latihan dan simulasi. Dengan demikian, setiap anggota memahami tugas, cara bertindak, rantai komando serta mekanisme koordinasi ketika situasi darurat terjadi.
Ia menilai sinergitas lintas instansi menjadi faktor penting dalam menghadapi konflik maupun bencana.
“Tidak ada satu institusi pun yang mampu menangani konflik sosial maupun bencana secara sendiri-sendiri,” katanya.
Keselamatan Masyarakat Menjadi Prioritas
Dalam pelaksanaan tugas, Reynaldi menekankan agar keselamatan masyarakat dan personel tetap menjadi prioritas.
Setiap tindakan kepolisian harus mengutamakan langkah preemtif, preventif dan humanis. Sementara tindakan penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan terukur.
Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
“Setiap langkah dan tindakan kita harus benar-benar bermuara pada keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat dan terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta kesiapsiagaan tidak hanya dibangun di tingkat Polres, tetapi juga sampai jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas.
Reynaldi mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat memastikan kapan konflik sosial maupun bencana akan terjadi. Namun, kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut harus dipastikan sejak sekarang.
“Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan konflik sosial maupun bencana akan terjadi. Namun kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketika keadaan tersebut terjadi, Polres Mempawah sudah siap untuk bertindak,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesiapan bukan hanya berkaitan dengan jumlah personel dan kelengkapan peralatan. Kecepatan merespons, ketepatan mengambil keputusan, kemampuan berkoordinasi serta kepedulian kepada masyarakat juga menjadi bagian penting.
“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” pungkas Kompol Reynaldi Guzel. (rf)
