Dinilai Tak Tunjukkan Hasil, Aliansi Supir Minta Bupati Erlina Evaluasi Satgas BBM Mempawah
MEMPAWAH — Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Mempawah kembali menjadi sorotan. Aliansi Supir Kabupaten Mempawah menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum menunjukkan hasil yang diharapkan.
Sebelumnya, ratusan sopir yang tergabung dalam Aliansi Supir Kabupaten Mempawah menggelar aksi demonstrasi pada Juni 2026. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan terkait distribusi BBM bersubsidi yang dinilai belum tertata, termasuk dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi.
Merespons tuntutan tersebut, Bupati Mempawah Erlina kemudian membentuk Satgas BBM. Satgas tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran dan dapat diakses masyarakat sesuai peruntukannya.
Namun, beberapa waktu setelah pembentukan Satgas, Aliansi Supir Kabupaten Mempawah mengaku belum melihat perubahan signifikan di lapangan.
Ketua Aliansi Supir Kabupaten Mempawah, Umar, mengatakan pihaknya mempertanyakan sejauh mana Satgas BBM menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban sebagaimana yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah.
“Sejauh ini kami belum melihat hasil nyata dari kerja Satgas BBM yang dibentuk Bupati Mempawah. Karena itu, kami meminta Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas tersebut,” ujar Umar, Selasa sore, 18 Agustus 2026, di Mempawah.
Menurutnya, keberadaan Satgas BBM semestinya tidak hanya sebatas pembentukan struktur atau rapat koordinasi. Satgas harus memiliki langkah nyata untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menindak apabila ditemukan pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Umar juga meminta Bupati Mempawah mengevaluasi personel yang tergabung dalam Satgas BBM. Ia menilai orang-orang yang ditempatkan dalam tim tersebut harus memiliki komitmen serta mampu bekerja secara aktif di lapangan.
“Bupati perlu memastikan orang-orang yang mengisi Satgas benar-benar memiliki komitmen untuk membenahi persoalan distribusi BBM subsidi. Jangan sampai Satgas sudah dibentuk, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan dan sopir yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Kalau Satgas tidak bekerja secara maksimal, tujuan pembentukannya tentu tidak akan tercapai. Jangan sampai keberadaan Satgas justru hanya menjadi formalitas,” tegas Umar.
Lebih lanjut, Umar menyebut persoalan tersebut juga berkaitan dengan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada para sopir.
Menurut dia, kesepakatan dan fakta integritas yang sebelumnya dibahas bersama di Kantor Bupati Mempawah pada 15 Juli 2026 harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Kami ingin melihat ada tindak lanjut konkret dari kesepakatan yang sudah dibuat. Kalau fakta integritas yang disepakati pada 15 Juli lalu tidak dijalankan, kami akan mempertimbangkan untuk kembali turun ke jalan,” ungkapnya.
Umar menambahkan, aksi lanjutan tersebut bukan semata-mata untuk menyampaikan kekecewaan, tetapi sebagai bentuk desakan agar pemerintah benar-benar menyelesaikan persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Mempawah.
“Kalau memang tidak ada perubahan dan tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali menggelar aksi untuk meminta pertanggungjawaban Pemkab Mempawah,” pungkasnya. (rf)
